Blog Ekonomi - Contoh Studi Kasus Konflik Masyarakat dengan Perusahaan (Kasus Lapindo) - Kasus Lumpur Lapindo sudah berjalan hampir 8 tahun semakin tanpa kejelasan. Kasus yang ada pada masa SBY ini, tidak terselesaikan hingga akhir masa jabatannya, walaupun SBY sering teriak-teriak di twitter soal tidak mau disalahkan. Padahal Aburizal Bakrie (Ical) adalah Menteri Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) di masa SBY. Masih perlu bukti apa lagi, bahwa ini bukan masalah kambing hitam atau putih. Tapi ini masalah tidak punya nurani! Pada saat suara rakyat berteriak tanda menderita dan pemerintah punya wewenang untuk bisa menolong, tapi mereka tetap tutup mata.
Solusi yang di ambil Jokowi adalah solusi yang dilandaskan dari hati nurani. Tanpa memperhitungkan untung rugi dulu, pemerintah Jokowi memberi hutangan Rp781 Milyar dengan masa tenggang 4 tahun kepada Bakrie Group. CEO Lapindo Nirwan Bakrie tentu saja langsung menerima dengan berbunga-bunga. Mendapat hutangan 70 juta dollar dalam kondisi macet bagaikan restructuring debt bagi grup ini. Ical dedengkot dari Grup Bakrie seharusnya malu tersipu-sipu. Jokowi yang selalu dimusuhi, justru memberikan dia setetes air kehidupan.
Empat tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk mengembalikan 70 juta dollar bagi grup sebesar Bakrie. Apalagi di kelompok Koalisi Merah Putih (KMP) ada Hari Tanoe, Hasyim dan Titiek Soeharo. Jika mereka mau memperjuangkan Ical untuk mencarikan talangan dulu, pasti juga bisa. Jadi, kalau memang dirasa menguntungkan pasti grup Bakrie akan mengembalikan 70 juta dollar itu ke pemerintah. Kalau tidak mereka dengan senyum akan memberikan collateral tanah Lapindo itu ke pemerintah.
***
Move Jokowi yang selalu asyik ini semata-mata karena melihat rakyat sudah menderita cukup lama. Penderitaan ini seperti vicious circle (lingkaran setan), kalau tidak ada yang bikin move dulu, tidak akan selesai, karena tidak mungkin ada yang mau dirugikan.
Kehadiran negara terasa sekali bagi rakyat yang terkena musibah Lapindo. Hal ini akan semakin menaikkan "rating Jokowi" di mata masyarakat. 8 tahun tidak selesai dibandingkan dengan 2 bulan selesai. Masihkah akan ada yang komplain akan hal ini? Bagaimana nasib Bakrie group setelah ini? Nama mereka sudah masuk "Black List" di perbankan. Tanpa kekuasaan politis, hampir mustahil mereka dapat fasilitias dari bank-bank Indonesia. Apalagi bank pemerintah!
Satu-satunya jalan mereka cari hutangan luar negeri atau jual aset (kalau masih ada), atau minta bantuan "konco-konco" KMP. Nah disinilah kemungkinan besar KMP akan rontok, karena kalau sudah soal duit, jangankan Ical, Prabowo saja bisa disingkirkan mereka sendiri. Biarkan Bakrie group menuai apa yang mereka tabur.
Sekarang ini kita doakan dan terus kawal supaya implementasi keputusan Jokowi ini bisa segera terlaksana di 2015. 70 tahun Indonesia merdeka benar-benar akan menjadi masa dimana Indonesia mengalami musim yang baru, sebuah harapan yang menjadi kenyataan.
Referensi: Kompasiana